< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Gerindra Sebut Nasib Jakarta sebagai Ibu Kota Tamat pada Juni 2020

iNews Portal

JAKARTA, iNews.id - DPRD Jakarta Fraksi Partai Gerindra mengatakan nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera selesai. Wakil Ketua DPRD Jakarta, M Taufik optimistis revisi undang-undang (UU) yang mengubah status ibu kota Jakarta akan selesai Juni 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan Taufik saat menyampaikan pidato di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Jakarta, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020). Dia menyebut DPRD sepakat atas rencana pemindahan ibu kota tersebut.

"Yang pertama, Jakarta akan tamat sebagai ibu kota pada bulan Juni. Kami akan bahas, kami sepakat revisi UU disahkan bulan Juni, silakan saja," kata Ketua DPD Gerindra Jakarta itu.

Setelah itu Taufik berharap nasib kota Jakarta segera ditentukan. Dia mengatakan Jakarta bisa saja dijadikan daerah khusus ekonomi.

"Waktu pencabutan Jakarta sebagai ibu kota harus bersamaan dengan rancangan apakah Jakarta sebagai pemda seperti Jawa Timur atau Jawa Barat. Kalau itu terjadi akan ada perubahan struktur pemerintahan dan politik," katanya.

Dia mengatakan banyak wacana yang menyebutkan Jakarta akan menjadi kota perdagangan atau kota ekonomi. Tapi menurutnya rencana itu harus dikonsep matang dan tidak bisa setengah-setengah.

Taufik mengeluh masih sedikit orang maupun komunitas yang menyelenggarakan diskusi terkait Jakarta setelah lepas dari status Ibu Kota saat ini. Menurutnya pembicaraan mengenai hal tersebut harus segera dimulai.

"Kenapa sedikit sekali yang bicarakan Jakarta setelah tak jadi ibu kota. Bahkan tak pernah terdengar jadi apa," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan ketersediaan lapangan kerja di Jakarta tetap harus ditingkatkan, terlepas dari rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Anies yakin ekonomi Jakarta terus berkembang meski tidak menyandang status ibu kota.

"Jadi kita berharap dengan adanya pemindahan status ibu kota, kita yang ada di Jakarta bisa fokus pada perkembangan Jakarta sebagai kota perekonomian, bisnis, dan pariwisata," kata Anies.

Usulan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara telah diterima Kementerian Dalam Negeri pada Agustus 2019 lalu. Untuk memindahkan ibu kota, UU Nomor 29 Tahun 2007 harus dicabut atau direvisi.

Editor : Rizal Bomantama

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!

Komentar Teratas

Kunjungi app