< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Potensi Konflik Sosial di Ibu Kota Baru Diminta Dipetakan

Medcom.id
Ilustrasi ibu kota baru. Foto: Kementerian PUPR
Ilustrasi ibu kota baru. Foto: Kementerian PUPR
Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimatan Timur berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ini lantaran keragaman etnis, agama, budaya, dan ketimpangan antarwilayah.
 
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara menyarankan pemerintah memetakan kelompok-kelompok yang cenderung ingin mengusai satu wilayah. Dia khawatir ada klaim sepihak kepemilikan tanah oleh oknum tertentu.
 
"Perlu segera ditetapakan titik-titik lokasi yang akan menjadi area infrastruktur. Sehingga ada kepastian," ujar Herry di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia melanjutkan masyarakat setempat perlu didorong membuat forum lintas agama dan etnis. Sebab, pemerintah memiliki kewenangan menindak bila muncul benih konflik.
 
"Peran pemerintah memfasilitasi kalau ada forum seperti itu, bisa juga dari anggaran. Kelompok itu harus ada orang yang kredibel dipercaya oleh sebagian besar masyarakat," tutur dia.
 
Pemerintah juga diminta menerapkan kajian sosial budaya dengan melibatkan masyarakat setempat. Ini agar dapat mengetahui secara pasti bila ada aturan atau hukum adat yang berlaku di suatu wilayah.
 
"Pemastian terkait hak-hak masyarakat lokal terkait sumber daya alam seperti klaim hutan, tanah adat, dan status tanah-tanah yang akan digunakan," tutur dia.
 

 

(REN)
LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!