< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Pemprov DKI Izinkan Skuter Listrik Pribadi Melintas di Jalur Sepeda

Okezone

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengizinkan penggunaan skuter listrik milik pribadi melintas di jalur sepeda. Hal itu mengacu Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Jalur Sepeda.

"Dalam pergub diperbolehkan mereka (pengguna skuter listrik pribadi) melintas di jalur sepeda," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Ia menjelaskan, alasan pihaknya mengizinkan skuter listrik milik pribadi melintas di jalur sepeda karena sudah mengetahui tata cara penggunaan kendaraan elektrik itu secara baik dan benar tanpa membahayakan pengemudi lain.

Skuter listrik Grabwheels melintas di jalan raya. (Foto: Dok Okezone/Heru Haryono)

"Beda kalau yang skuter pribadi dijadikan alat angkut perorangan. Dia sudah memahami bahwa dia bertransportasi dengan alat angkut perorangan yang memiliki risiko sehingga memiliki standar keselamatan sendiri," ujar Syafrin.

Dia menjelaskan, pelarangan penggunaan skuter listrik di jalan raya hanya berlaku untuk operator penyewaan otopet elektrik seperti Grabwheels, karena keberadaannya sangat mengganggu pengendara lain.

"Kami sepakat dengan kepolisian untuk operator tersebut dilarang operasi di jalan raya, karena itu sangat mengganggu," kata Syafrin.

Sebelumya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, sejak Senin 25 November 2019, pihaknya telah menerapkan kebijakan tegas untuk mengatur penggunaan skuter listrik.

Petugas bakal memberi teguran represif yudisial berupa penilangan terhadap pengguna skuter listrik di jalan raya yang melanggar aturan.

Nantinya para pengguna skuter listrik yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan denda sampai Rp250 ribu.

"Adapun pasal yang diterapkan yaitu 282 juncto 104 Ayat (3) yang berbunyi: Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri untuk berhenti dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas akan dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya satu bulan dan denda semaksimalnya Rp250 ribu," ujarnya beberapa waktu lalu.

(han)

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!