< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Penolakan Revisi UU KPK dan UU RKHUP terus Disuarakan, 28 BEM Akan Turun ke Kantor Gubernur

posmetro padang

PADANG, METRO  -Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat yang tergabung dalam Aliansi masyarakat peduli Umat (AMPU) kembali mendatangi dan melakukan aksi di gedung DPRD Provinsi Sumbar. Mereka menyuarakan penolakan terhadap RUUPKS. Senin (23/9).

Pada Jumat (20/9) yang lalu, BEM ini telah melakukan aksi yang sama. Namun kali ini, selain penolakan terhadap RUUPKS, aksi tersebut juga merupakan bentuk penolakan mereka terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), serta Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut di awali dengan berorasi di bundaran Tugu Adipura depan Gedung DPRD Sumbar dengan membawa berbagai macam spanduk penolakan terhadap RUUPKS dan RUUKPK.Dalam aksi yang berlangsung hingga pukul 12.30 WIB itu, mereka juga menyerukan aksi tolak RUU dan membawa spanduk dengan bertuliskan #ReformasiDikorupsi.

Randi selaku Koordinator pusat aliansi BEM se-Sumbar mengatakan aksi damai di depan gedung DPRD Sumbar, sebagai penolakan mereka atas disahkannya beberapa RUU yang dianggap tergesa-gesa dan menimbulkan polemik di dalam masyarakat.

“Kita melihat polemik dalam masyarakat akibat RUU yang dibuat oleh anggota dewan rakyat sendiri sehingga masyarakat mencap DPR sebagai wakil penipu rakyat. Dalam aksi ini, kita menolak disahkannya RUU pertanahan, permasyarakatan, RUU KUHP dan upaya daam pelemahan KPK,” ujarnya.

Pihaknya juga mempertanyakan mengapa RUU yang disahkan oleh pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru.

“Mengapa hari ini anggota dewan terburu-buru mensahkan seluruh RUU. Ada apa? Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Sehingga hari ini kita meminta kepada anggota dewan kita di Sumatera Barat untuk mendukung masyarakat Sumbar terhadap tuntutan ini,” paparnya.

Pihaknya juga mengatakan akan terus turun ke jalan hingga pelantikan presiden 20 Oktober mendatang. Kita akan terus menuntut DPR menolak RUU itu.

“Kami menilai jika RUU itu disahkan maka demokrasi telah mati. RUU itu tidak pro kepada kepentingan rakyat sehingga kita menuntut seluruh RUU tersebut,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan, aksi besar yang tergabung dalam 28 BEM mahasiswa se Sumatera Barat akan turun lagi Selasa, (24/9), ke kantor Gubernur.

“Besok kita juga masih akan melakukan aksi ke kantor Gubernur Sumbar karena masalah Karhutla yang belum selesai,” pungkasnya.

Aksi yang Sama

Aksi yang sama juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa Bukittinggi. Mereka berjalan kaki dari By Pass menuju Gedung DPRD Bukittinggi, sambil berorasi Sepenjang jalan, untuk melakukan unjuk rasa. Menuntut penolakan Revisi UU KPK dan RKHUP, Senin (23/9).

Koordinator aksi Unras, Awis Alhkarni menyampaikan, mahasiswa menyuarakan dengan disahkannya revisi UU KPK maka fungsi KPK sebagai lembaga independen mati. Serta UU RKHUP yang dianggap tidak masuk akal penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

“Revisi UU KPK dan UU RKHUP tersebut tidak masuk akal. Ada banyak UU yang merugikan rakyat dan tidak rasional,” katanya.

Mahasiswa Bukittinggi juga menyampaikan empat tuntutan diantaranya menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK, menolak upaya-upaya pembajakan terhadap reformasi, mendesak presiden untuk tidak menandatangani semua RUU ya g merusak demokrasi da merugikan rakyat serta mendesak pemerintah pusat untuk segera menangkap para oknum yang tudka bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Asri Bakar akan menyampaikan tuntutan mahasiswa Bukittinggi ke pemerintah pusat. “Terima kasih kepada mahasiswa Bukittinggi yang memiliki rasional tinggi. Dan ini akan kami sampaikan ke pusat,” jelasnya. (r/u)

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!