< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Presiden Minta Pengesahan 4 RUU Ditunda, Jokowi Dinilai Inkonsistensi dan Turunkan Kepercayaan Rakyat

Harian-terbit

Jakarta, HanTer - Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, menilai Presiden Jokowi telah berlaku inkonsisten. Sebab menurutnya, di satu sisi Jokowi menyampaikan ingin memperkuat KPK dan tak ingin independensinya terganggu.

"Namun di sisi lain, Jokowi justru menyetujui RUU KPK yang dianggap bakal melemahkan kerja komisi antirasuah," katanya di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Arya, inkonsistensi sikap Jokowi lantaran dirinya tak bisa mengatasi manuver politik dari berbagai partai di DPR yang menjadi motor pengusul RUU KPK. Sebab, partai-partai yang mengusulkan RUU KPK merupakan pendukung Jokowi ketika Pilpres 2019.

"Ini menunjukkan kelemahan bagaimana menolak koalisi sehingga manuver ini tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Jokowi," kata Arya.

Dirinya menilai inkonsistensi sikap Jokowi dapat mempengaruhi citra positif Jokowi, yang lebih lanjut menurunkan kepercayaan publik kepadanya. 

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2019 menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK lebih besar dari pada kepada presiden. KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan 84%. Sedangkan Presiden menempati urutan kedua sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik, dengan tingkat kepercayaan hingga 79%. 

Minta Ditunda

Terpisah, Presiden RI Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU) pada periode ini, termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Hal tersebut dilontarkan Jokowi dalam jumpa pers usai rapat konsultasi dengan anggota legislatif yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9). Jokowi mengatakan penundaan tersebut dimaksudkan untuk mengikis perdebatan di masyarakat.

"Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta Ketua Fraksi, Ketua Komisi, yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menerangkan pada pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo dkk tadi dirinya menyampaikan agar empat RUU tersebut dibahas oleh DPR periode selanjutnya.

Jokowi menyebut dengan demikian tinggal satu yakni RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sisa RUU yang akan disahkan DPR periode ini dan sudah terjadwal dalam Rapat Paripurna. "Jadi yang belum disahkan tinggal satu yaitu RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Jokowi.

Sejumlah RUU tersebut, terutama RKUHP mendapatkan resistensi yang luas dari masyarakat. Baik masyarakat sipil, pegiat atau aktivis, hingga mahasiswa melakukan aksi menolak RKUHP yang dinilai memuat sejumlah pasal kontroversial.

Senin (23/9), mahasiswa di sejumlah wilayah menggelar aksi menolak RKUHP, UU KPK, dan sejumlah RUU kontroversial lainnya. Beberapa di antaranya di Yogyakarta, Bandung, Purwokerto, Padang, Samarinda, Malang, dan Makassar.

Kumpulkan Menteri

Sementara itu, Presiden menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan petinggi lembaga negara membahas situasi yang berkembang saat ini. Rapat akan dihelat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

"Ini lagi mau rapat. Melihat situasi sekarang ini," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).

Moeldoko mengaku sudah tahu kabar tentang kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua. Kemudian demonstrasi mahasiswa Aparat keamanan mengendalikan demonstrasi dengan menutup jalan penghubung antara Abepura-Padang Bulan.





LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!