< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Badko HMI Kaltim-Tara Sebut Penolakan Revisi UU KPK Adalah Langkah yang Tepat

Tribun Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Maraknya penolakan oleh Mahasiswa di beberapa daerah terkait revisi Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah langkah yang tepat.

Hal tersebut diungkapkan Wasekbid Bidang Hukum dan HAM Badan Koordinasi (Badko) HMI Kaltim-Tara, Rinto kepada Tribunkaltim.co, Selasa (24/9/2019).

Dikatakan Rinto, Mahasiswa sebagai agent of change haruslah berada di garis terdepan ketika ada kebijakan Eksekutif dan Legislatif yang akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

• Berakhir Rusuh, Ribuan Mahasiwa Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK

• Tolak Cabut RUU KPK dan Minta RUU Lainnya Ditunda, Begini Kata Presiden Jokowi Soal Beda Sikapnya

• Aksi Tolak Revisi UU KPK di DPRD Kaltim Berakhir Ricuh, Dosen Unmul: Over Acting, dan Aksi Gagal

• Update, Data PMI 7 Mahasiswa Alami Luka-luka usai Kericuhan Tolak RUU KPK di Depan DPRD Kaltim

Karena perilaku KKN adalah musuh bersama Bangsa ini, sehingga ketika ada oknum yang mendukung alasan DPR dan Pemerintah melakukan revisi Undang - undang KPK perlu di uji kembali jiwa Nasionalismenya.

"Telah menjadi konsumsi Publik bahwa revisi Undang - undang KPK dengan membentuk Dewan pengawas KPK yang akan mengawasi KPK dalam melakukan penyadapan berpotensi menjadi corong untuk para Koruptor," ujar Rinto.

Rinto berpendapat, legal standing dari pembentukan Dewan Pengawas dianggapnya tidak jelas, apakah masuk dalam ranah eksekutif atau yudikatif, karena akan sarat kepentingan menjadi loby - loby politik.

"Sehingga hukum akan menjadi komoditas bisnis atau barang yang dapat diperdagangkan," tuturnya.

Dirinya menambahkan, bisa saja hal tersebut menjadi permufakatan jahat oleh oknum yang sedang tersandung kasus korupsi atau sedang masuk radar KPK.

Wasekbid Bidang Hukum dan HAM Badan Koordinasi (Badko) HMI Kaltim-Tara, Rinto
Wasekbid Bidang Hukum dan HAM Badan Koordinasi (Badko) HMI Kaltim-Tara, Rinto (TRIBUN KALTIM/ ARIS JONI)

• Pasca Kericuhan Tolak RUU KPK, Sejumlah Kerusakan Terjadi di Sisi Depan DPRD Kaltim

• 6 Fakta Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Bukan Buat Kaltim Saja Sampai Sepatu Melayang

• Aksi Tolak RUU KPK di Depan DPRD Kaltim Berakhir Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Jalani Perawatan

• Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP Rusuh, Anggota DPRD Kaltim Ini Jelaskan Kronologisnya

Sehingga bisa menghilangkan jejak Korupsi yang telah dilakukan, kalaupun benar wajar revisi Undang - undang KPK yang saat ini telah di sahkan terkesan kejar tayang.

"Adapun pernyataan oleh Ketua Umum Badko Kaltim - Tara kemarin yang mendukung revisi Undang undang KPK, saya tegaskan itu adalah pendapat pribadinya, bukan hasil keputusan rapat harian pengurus Badko Kaltim - Tara," tegas Rinto.(Tribunkaltim.co/Aris Joni)

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!