< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Beda sikap Jokowi atas RUU KPK dan 4 RUU lainnya

Beritagar
Seorang wanita dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) membawa poster saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Rabu (18/9/2019).
Seorang wanita dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) membawa poster saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Rabu (18/9/2019). | Ari Bowo Sucipto /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pengesahan empat revisi Undang-undang (RUU).

Keempatnya adalah RUU Mineral dan Batu bara (Minerba), RUU Pemasyarakatan (PAS), RUU Pertanahan, dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertimbangannya tetap sama; Jokowi ingin menampung aspirasi dan masukan masyarakat yang lebih luas. “Supaya kita bisa mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Jokowi, di Istana Merdeka, Senin (23/9/2019) sore.

Calon Presiden Terpilih 2019-2024 ini selanjutnya meminta pembahasan keempat RUU tersebut dilakukan oleh rombongan legislatif periode berikutnya, yang bakal dilantik Selasa, pekan depan.

“Tadi saya sudah meminta itu (ke DPR), tentu saja akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait ke DPR. Masyarakat kalau mau menyampaikan materi-materi silakan ke DPR," kata Jokowi.

Sikap Jokowi terhadap keempat RUU ini pun menimbulkan pertanyaan: mengapa perlakuan sama tidak berlaku bagi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Padahal, protes publik terhadap revisi UU itu juga kencang disuarakan.

Jokowi hanya menjawab singkat atas pertanyaan tersebut: “Yang satu itu (RUU KPK) inisiatif DPR. Ini (empat RUU) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah,” tuturnya menjawab pertanyaan Beritagar.

Jokowi juga menjawab dengan bulat, bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas hasil revisi UU KPK.

Padahal, sejumlah pakar menilai salah satu cara untuk menggagalkan pengesahan revisi UU KPK adalah dengan menerbitkan Perppu oleh Presiden.

Apalagi selama ini protes RUU KPK muncul lantaran pembahasan revisi itu sama sekali tidak melibatkan unsur KPK dan publik secara keseluruhan. Adapun secara substansi, hasil revisi UU KPK dianggap akan melemahkan lembaga antirasuah itu.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa UU KPK penting untuk direvisi karena menghambat investasi. Selain itu, Moeldoko bersikeras bahwa merujuk hasil survei KOMPAS, banyak responden yang sejatinya setuju UU KPK direvisi.

Sayangnya, Moeldoko gagal menjelaskan lebih detail apa poin-poin dalam UU KPK yang menghambat investasi tersebut. Begitu pula ketika dikonter bahwa UU KPK selama ini menghambat praktik pungutan liar (pungli) yang justru menghambat investasi.

Moeldoko tetap bersikeras bahwa keputusan pemerintah mendukung revisi UU KPK adalah demi memperkuat lembaga itu.

Ada dua poin yang jadi fokusnya. Pertama soal dewan pengawas. Menurutnya, masyarakat jangan melihat KPK sebagai dewa. “Jangan sampai KPK kehilangan legitimasi karena melakukan hal-hal yang tidak terukur,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang.

Kedua, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Moeldoko bilang, kebijakan tersebut banyak membuat orang jadi korban ketidakjelasan.

“Pertanyaannya kenapa digantung? Siapa orang yang mau digantung seperti itu,” tukasnya.

Dalam pertemuan konsultasi antara DPR dengan pemerintah di Istana Merdeka, Senin pagi, Ketua DPR Bambang “Bamsoet” Soesatyo menekankan pihaknya tetap akan meneruskan pembahasan revisi UU hingga akhir masa jabatannya. Termasuk yang akan terus dibahas adalah RKUHP.

Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap menjelaskan, selama masa jabatan yang tersisa itu, DPR masih memungkinkan untuk melakukan tiga kali paripurna.

Sepanjang itu pula, DPR masih akan membuka forum lobi dengan pemerintah—demi menyamakan persepsi atas permintaan penundaan pembahasan.

“Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu apakah menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua atau tidak,” kata Mulfachri, di lokasi sama.

Selain forum lobi dengan pemerintah, klaim Mulfachri, DPR juga akan menjaring masukan-masukan dari masyarakat terkait poin-poin dalam RKUHP yang menjadi perdebatan.

Kendati demikian, Mulfachri beranggapan bahwa pada dasarnya pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP tidak sebesar dengan respons masyarakat selama ini.

“Kalau pun dianggap ada pasal-pasal yang bermasalah, tentu tidak banyak. Itu debatable. Itu sesuatu yang menurut saya bukan masalah besar,” tukas Mulfachri.

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!