< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Penolakan Revisi UU KPK Disuarakan dari Subang

Tinta Hijau

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Puluhan orang dari Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) Subang menyuarakan penolakan atas revisi UU KPK di Gedung DPRD Subang, Kamis (19/9/2019).

Aksi massa ini dilakuan di sejumlah tempat. Selain di Gedung DPRD, mereka juga menyuarakan hal yang sama di Gedung Kejari Jl. Mayjen Soetoyo dan Pemkab di Jl. Dewi Sartika, Subang.

Koordinator Aksi Asep Sumarna Toha menegaskan keberadan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya diperkuat bukan justru dilemahkan. Hasil revisi UU itu, Asep menyebutkan, banyak point yang melemahkan posisi lembaga antirasuah.

"Miris, ketika marak prilaku korupsi, keberadaan KPK justru dilemahkan. Mirisnya lagi, Presiden Jokowi yang memiliki kesempatan untuk menghentikan upaya pelemahan, malah menyetujui UU itu," kata Asep Sumarna Toha.

Dari catatan, sampai Juni 2019 ini sudah ada 255 anggota Legislator dari Pusat hingga Daerah yang ditangkap KPK, 130 merupakan Kepala Daerah, 6 Pimpinan Parpol, 27 Kepala Lembaga dan Kemeneterian .

Dalam aksi damai itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutannya, dari mulai penolakan revisi UU KPK, menolak kenaikan BPJS dan tarif listrik serta mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani dipecat.

"Presiden jangan terus-terusan peras ekringat rakyat dengan menaikan iuran BPJS, TDL, pajak dan lain-lain. Jika Anda tidak sanggup menyejahterakan dan berbuat adil, lebih baik mundur. Rakyatmu kiji menangis, menjerit karena ekonomi pailit," tandasnya



FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!