< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Banjar Tunggu SK Gubernur

Radar tasikmalaya
AKRAB. Ketua DPRD Kota Banjar sementara Dadang R Kalyubi ditemui di ruangannya Selasa (10/9). Dia berharap paripurna segera dilaksanakan. cecep herdi / radar tasikmalaya
AKRAB. Ketua DPRD Kota Banjar sementara Dadang R Kalyubi ditemui di ruangannya Selasa (10/9). Dia berharap paripurna segera dilaksanakan. cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Ketua DPRD Kota Banjar Sementara Dadang R Kalyubi mengatakan pelantikan pimpinan DPRD definitif dilaksanakan setelah turun surat keputusan (SK) pelantikan dari gubernur Jawa Barat. Sejauh ini sidang paripurna pengumuman SK DPP dari tiga partai pemenang Pemilu sudah dilaksanakan.

Dadang mengatakan pascaparipurna kemudian diusulkan SK pelantikan ke pemerintah provinsi.

“Tinggal menunggu SK pelantikan definitif dari gubernur. Usulan sudah disampaikan setelah sidang pengumuman pimpinan definitif pada Senin (16/9),” kata Dadang Selasa (17/9).

Ia menuturkan pemerintah provinsi paling lambat punya waktu dua minggu untuk menurunkan SK pelantikan pimpinan dewan definitif. “Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu saja sudah turun,” harapnya.

Sesuai hasil Pemilihan Umum, Partai Golkar mendapat kursi pimpinan DPRD. Disusul PDI Perjuangan di kursi wakil ketua I dan Partai Gerindra wakil ketua II.

“Sesuai SK dari DPP masing-masing partai pemenang Pemilu yakni Golkar menunjuk Dadang R Kalyubi sebagai ketua DPRD Kota Banjar. Kemudian saya (Tri Pamuji Rudianto, Red) wakil ketua I dan Herdiana Pamungkas wakil ketua II,” kata Tri Pamuji, wakil ketua DPRD Kta Banjar Sementara DPRD.

Tri mengatakan sebelum ada pelantikan definitif, pekerjaan anggota dewan yang baru terpilih belum bisa maksimal karena belum dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi, badan anggaran, bamus dan sebagainya.

“Kemudian APBD Perubahan juga belum bisa dicairkan atau pekerjaan yang dianggarkan di APBD Perubahan 2019 belum bisa dilaksanakan. Kemudian yang terpenting adalah pembahasan KUA-PPAS 2020 juga menunggu pelantikan pimpinan DPRD definitif,” katanya. (cep)

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!