< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Pilkades Serentak Rawan Money Politic, Kejari Cibinong Pelototi Para Kades

RADAR BOGOR
Salah satu balon kades Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin menandatangani berita acara hasil seleksi tambahan Pilkades 2019.

JASINGA-RADAR BOGOR, Kejaksaan Negeri Cibinong terus meningkatkan pengawasannya terhadap kepala desa yang berada di Bumi Tegar Beriman, terlebih saat ini ada 273 yang bakal mengikuti pemilihan kepada desa (pilkades) secara serentak.

“Sejauh ini kita pantau terus perkembangannya, soalnya ada program jaga desa pemberdayaan masyarakat desa, desanya yang dijaga bukan kadesnya,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cibinong, Regi Komara kepada wartawan koran ini, kemarin.

Ia juga mengatakan, kurang lebih ada ratusan desa yang mengikuti Pilkades serentak dengan jumlah Cakades yang cukup banyak. Untuk melahirkan Cakades yang berkualitas dan berintegritas, Kejaksaan membuka ruang untuk berkonsultasi mengenai syarat setiap calon.

“Kalau kami membuka diri dan ada pelyaanan hukum juga, ada syarat memang dari panitia terkait dengan catatan kelakuan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri,” ujarnya.

Tetapi ketika ada panitia yang masih ragu untuk memastikan apakah peserta Cakada tidak pernah terlibat urusan hukum bisa dikonsultasikan.

“Karena ada beberapa kasus yang tidak melalui kepolisian dan pengadilan negeri,” kata Regi.

Sementara itu, Anggota DPRD, Ruhiyat Sujana menjelaskan, Pilkades serentak rentan dengan politik uang yang berpotensi membuka pintu praktik korupsi.

“Uang kampanye adalah modal yang mesti kembali dan menjadi laba dalam masa jabatan. Politik uang yang tidak logis sangat rentan menimbulkan korupsi, gratifikasi, ini terbukti banyaknya kasus koruptif di level pemerintahan desa,” jelasnya.

Ruhiyat juga menuturkan, tingkat kesadaran warga dalam merespon politik masih rendah, padalah tahapan electoral (pemilihan) sangatlah penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang diharapkan.

“Hukum dapat menjadi efek jera atas praktik politik sekaligus melanggar peraturan. Kuncinya adalah penegakan yang berkeadilan. Hukum mesti tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih,” tuturnya.

Apalagi bantuan pemerintah yang turun ke desa saat ini jumlahnya sangat besar. Sebelum direalisasikan seharusnya ada evaluasi terlebih dahulu soal tata kelola anggaran desa..

“Lihat sudah baik dan benar belum tata kelola anggaran desa. Kalau belum benar kenapa juga anggaran ditambah, jangan sampai anggaran tersebut disalah gunakan oleh pihak tak bertanggungjawab,” pungkasnya. (nal/c)

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!