< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Tiga Pengembang Akan Serahkan PSU ke Pemkot Makassar

Makassar SINDOnews
Tiga Pengembang Akan Serahkan PSU ke Pemkot Makassar
Sedikitnya tiga pengembang perumahan dalam waktu dekat akan menyerahkan PSU ke Pemkot Makassar. Foto/Ilustrasi/Istimewa

MAKASSAR - Sedikitnya tiga pengembang perumahan akan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) saat ini sementara melakukan verifikasi lapangan terhadap PSU milik ketiga pengembang.

Diketahui, setiap pengembang wajib menyerahkan PSU ke pemerintah kota sebesar 30% dari luas lahan yang dimiliki. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9/2011 tentang Penyedia dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas, Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ketiga PSU yang dimaksud yakni Perumahan Bukit Khatulistiwa I oleh PT Nusasembada Bangunindo di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14, Kecamatan Biringkanaya; Perumahan Solthana Residence oleh PT Sinar Graha di Jalan Perjanjian Bongaya, Kecamatan Tamalate; dan Perumahan Prima Griya Tonasa oleh PT Prima Karya Manunggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanya.



Kepala DPKP Kota Makassar, Faturrahman, mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyalamatkan sejumlah fasum fasos yang belum diserahkan pengembang ke Pemkot Makassar. “Kemarin sudah rapat dengan pak Sekda, kita verifikasi lapangan dulu sebelum ada penyerahan ke Pemkot Makassar," kata Faturrahman.

Kata dia, proses penyerahan tidak semudah yang diperkirakan. Sebab, ada mekanisme yang mesti di lewati dan dipastikan. Misalnya luas lahan yang berada di sertifikat apakah sesuai atau tidak.

“Tidak sertamerta langsung diterima. Kita cek dulu tempatnya toh, karena administrasi sudah adami. Sama seperti kalau ada yang mau jual rumah, ada sertifikatnya tapi belum dilihat rumahnya. Pergi dulu dipastikan apakah luas lahan sesuai yang di sertifikat atau bagaimana," ucapnya.

Apalagi, PSU milik ketiga pengembang ini lahan yang mau di verifikasi cukup luas. Sementara, staf atau pegawai DPKP yang dimiliki tidak seberapa sehingga diperlukan waktu untuk mengecek. “Kita belum bisa tentukan nilainya (harga PSU) karena sementara diukur. Setelah adami nilai luasan lahan baru bisa dinilai harganya,” tandasnya.

Fatur menjelaskan, pihaknya berharap semua pengembang bisa menyerahkan aset berupa PSU atau Fasum ke Pemkot, baik yang masuk dalam Surat Kuasa Khusus (SKK) maupun non-SKK. “Banyak yang mau berikan, makanya kita butuh info lagi siapa pengembang yang mau serahkan,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Makassar, M Ansar mengatakan pemkot terus menggalakkan penataan aset yang bersumber dari PSU dari pengembang. Pasalnya, hal ini memang sudah menjadi tugas dari pemkot dan sekaligus kewajiban bagi pengembang perumahan.

“Tentu kami sangat menghargai jika ada inisiatif dari para pelaku usaha perumahan untuk segera melakukan penyerahan PSU sejak awal," kata Ansar.

Pihanya mengaku bersyukur sebab pemerintahan kali ini lebih aktif meminta penyerahan fasum fasos sehingga ada saling pengertian antara kedua belah pihak. “Makin cepat diberikan PSU-nya makin bagus," tambahnya.

Ansar mengimbau agar kedepannya tidak ada lagi kesimpangsiuran terkait fasum fasos dengan harapan, site plan saat pengurusan untuk mengeluarkan IMB diserahkan lebih awal, sebelum selesai pembangunan perumahan yang bersangkutan. Termasuk surat-suratnya juga sudah harus diperjelas. "Tentang serah terima fisik bisa belakangan," pungkasnya.



(tyk)
LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!