< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Download Baca Plus dan menangkan hadiah!
closeDownload
share icon

Andai PB Djarum Tak Lanjutkan Audisi Umum Bulutangkis, Maukah Pemerintah Kasih Duit Rp 100 M Untuk Usia Dini?

Sumber

Sumber.com - Polemik yang belakangan ini tengah ramai diperdebatkan pecinta bulutangkis tanah air di antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum memang telah berakhir.

Kamis (12/9) siang, Kementerian Pemuda Dan Olahraga telah melakukan inisiasi untuk mempertemukan KPAI dan PB Djarum di Kantor Kemenpora, di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut disepakati pula 3 kesepakatan yang membuat KPAI mencabut surat penghentian Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis.

Salah satu poin hasil kesepakatan yang telah dicapai dari pertemuan tersebut adalah PB Djarum sepakat untuk mengubah nama yang semula Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis tanpa menggunakan logo, merek, dan brand image Djarum.

 

Meski telah dibilang islah, PB Djarum melalui perwakilannya yang juga turut hadir dalam pertemuan kemarin yakni Lius Pongoh mengatakan bahwa untuk Audisi Umum 2020, pihaknya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu.

Dilanjutkannya, Lius menyatakan bahwa untuk kembali menggelar Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis, PB Djarum masih akan melakukan konsultasi di pihak internal terlebih dahulu, mengingat polemik ini telah mengganggu banyak orang termasuk di pihak PB Djarum.

"Untuk audisi umum 2020, nanti dulu. Kita akan konsolidasi. Kami harus bilang dahulu karena kasus ini sudah mengganggu banyak orang dan kita juga," terang Lius Pongoh.

"Jadi nanti harus berbicara dulu dengan pemilik PB Djarum," terangnya.

Beberapa hari sebelumnya, Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto telah berbicara kepada para awak media. Ia memberikan pernyataan bahwa klub-klub bulutangkis yang berada di Indonesia yang cukup banyak ini tak memiliki kemampuan besar seperti apa yang telah dilakukan oleh PB Djarum. 

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah DPR sudah menyatakan tidak memiliki anggaran besar untuk memberikan dana sebesar Rp 100 miliar untuk menangani usia dini. Oleh karena itu, PBSI harus memberdayakan peran swasta seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh Djarum.

"PBSI tak memiliki kemampuan mendidik anak dari usia dini sampai matang. Kecuali nanti pemerintah memberikan dana Rp 100 miliar, kami bisa tangani usia dini. DPR sudah menyatakan tidak memiliki anggaran itu. Artinya kami harus memberdayakan peran swasta," beber dia.

"Swasta pun yang mampu banyak, yang bisa melebihi Djarum juga banyak, tapi mau tidak? Syaratnya ada dua, mampu dan mau. Tapi faktanya, 50 persen," sambungnya.

"Untuk itu, audisi harus tetap berjalan dengan format seperti itu. Sebab, ada tiga keuntungan untuk PBSI. Suplai pemain terjaga, publikasi pemasaran bulutangkis nasional terjaga. Pemutaran ekosistem di masing-masing daerah dengan hidupnya klub kecil dan banyak pemain, itu memberi keuntungan ekosistem bulu tangkis," tutupnya.

Setelah digelarnya pertemuan oleh Kemenpora pada Kamis (12/9) kemarin, Menpora Imam Nahrawi sepakat untuk memberikan kesempatan kepada PB Djarum untuk melakukan konsolidasi internal guna melanjutkan audisi di tahun 2020.

Sementara itu pihak KPAI juga telah mencabut surat larangan penghentian digelarnya Audisi Umum Bulutangkis PB Djarum. 

 

 

LIHAT SUMBER DOWNLOAD BACA PLUS, ADA HADIAHNYA!